TY - JOUR AU - Wazni, Wazni AU - MS, Zulfa Harirah AU - Darmansyah, Ramlan PY - 2020/12/17 Y2 - 2024/03/29 TI - EVALUASI INPUT KEBIJAKAN PENGEMBANGAN PARIWISATA BERBASIS KEARIFAN LOKAL DI KABUPATEN SIAK JF - Sebatik JA - Sebatik VL - 24 IS - 2 SE - Articles DO - UR - https://jurnal.wicida.ac.id/index.php/sebatik/article/view/1124 SP - 178-186 AB - <p>Penelitian ini dimaksudkan untuk mengevaluasi input kebijakan pariwisata di Kabupaten Siak yang mengusung pengembangan pariwisata berbasis kearifan lokal. Ide dasar dari tulisan ini berangkat dari kegelisahan dalam mengamati fenomena pengembangan pariwisata berbasis kearifan lokal yang dianggap kuno, tidak menarik dan tertinggal. Terlebih dalam era globalisasi, kekhawatiran akan pudarnya kearifan lokal yang dikelilingi oleh budaya barat dan budaya lainnya menjadi tantangan tersendiri bagi eksistensi kearifan lokal. Namun berbeda yang terjadi di Kabupaten Siak, kearifan lokal justru menjadi daya tawar dalam kebijakan pariwisata. Sehingga menjadi penting untuk melacak penguatan kearifan lokal dalam kebijakan pariwisata Kabupaten Siak dari sisi input kebijakan. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif melalui pendekatan studi kasus. Melalui teori evaluasi kebijakan Stufflebeam, penelitian ini fokus untuk menganalisis <em>input evaluation</em> mengingat aspek input menjadi kunci kesuksesan sebuah kebijakan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan pengembangan pariwisata tidak dapat dilepaskan dari dukungan input kebijakan berupa sumber daya manusia, sarana dan prasarana, rencana strategis pengembangan pariwisata serta dukungan anggaran. Di Kabupaten Siak, sumber daya manusia yang bekerja pada Dinas pariwisata masih terbatas secara kualitas dan kuantitas. Pengembangan pariwisata di Kabupaten Siak juga dihadapkan pada situasi belum optimalnya pemanfaatan kemajuan teknologi komunikasi dan informasi sebagai salah satu sarana pemasaran dan promosi pariwisata. Dilihat dari regulasi, Kabupaten Siak memiliki keunggulan regulasi melalui visi daerah yang berorientasi pada kebudayaan dan pariwisata, tersedianya <em>roadmap</em> kebudayaan melayu dan PERDA yang mengatur tentang bahasa dan pakaian melayu. Sedangkan dari aspek pendanaan, penyerapan anggaran pada Dinas Pariwisata masih belum maksimal disebabkan oleh keterbatasan sumber daya aparatur yang terlibat dalam pengelolaan kegiatan.</p> ER -