URGENSI KEBIJAKAN PROSPEKTIF PAJAK PENGHASILAN FINAL BAGI DOKTER PRAKTIK MANDIRI: SEBUAH TINJAUAN DARI ASAS KEMUDAHAN ADMINISTRASI

Authors

  • Neni Susilawati Ilmu Administrasi Fiskal, Universitas Indonesia
  • Aminatun Djuhriah Ilmu Administrasi Fiskal, Universitas Indonesia
  • Rahma Alifatu Zahro Ilmu Administrasi Fiskal, Universitas Indonesia

DOI:

https://doi.org/10.46984/sebatik.v28i1.2387

Keywords:

Kebijakan Prospektif, PPh Final, Pekerjaan Bebas, Dokter, Kemudahan Administrasi

Abstract

Profesi dokter selain bekerja di rumah sakit atau klinik, juga dapat membuka praktik mandiri. Untuk menghitung penghasilan neto dokter dapat menggunakan fasilitas yang diberikan oleh pemerintah dengan kebijakan Norma Penghitungan Penghasilan Neto (NPPN). Profesi dokter yang sudah tidak asing dikenal oleh masyarakat sebagai pekerja yang mayoritas waktunya diberikan untuk pasien membuat para pekerja profesi dokter kurang memiliki waktu untuk mencatat penghasilan dan menghitung pajaknya. Maka dari itu, banyak para dokter yang menyampaikan aspirasinya kepada Badan Kebijakan Fiskal (BKF) maupun Direktorat Jenderal Pajak (DJP) menginginkan pengenaan PPh Final. Oleh karena itu, tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengeksplorasi prospek skema penerapan PPh Final bagi tenaga ahli profesi dokter untuk dijadikan rekomendasi kebijakan prospektif atas PPh Final bagi tenaga ahli profesi dokter ditinjau dari asas Ease of Administration (Kemudahan Administrasi). Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif serta mengadopsi paradigma post-positivisme dengan teknik pengumpulan data studi kepustakaan dan studi lapangan melalui wawancara mendalam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa alternatif skema PPh Final bagi profesi dokter yang melakukan praktik mandiri memenuhi asas Ease of Administration. Namun, meskipun alternatif skema PPh Final telah memenuhi asas Ease of Administration, skema tersebut bukan menjadi solusi dari permasalahan-permasalahan profesi dokter. Terdapat beberapa alasan skema PPh Final tidak dapat menjadi alternatif dalam penelitian ini, salah satunya yaitu akan terjadi kemunduran hukum pajak dan mencederai asas keadilan yang dalam kebijakan NPPN sudah diakomodir oleh pemerintah.

References

Anderson, R. (2023). The impact of the control function on the effectiveness of policy implementation. Journal of Public Affairs ..

Cao, H., & Blutman, G. (2023). In Prospective policy analysis: its development and application for Argentina.

Creswell, J. W., & Creswell, J. D. (2018). Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches. Fifth. SAGE Publications Ltd.

Djafri, I. A., Damawati, I., Suharto , S., Satwika, I., & Rahmatullah, R. (2023). Utilization of Information and Communication Technology in the Tax Administration System to Increase Taxpayer Compliance. Ilomata International Journal of Tax and Accounting.

Hanifah, F., Febriani, D. E., Prastiya, R., Asnab, F. U., Firdaus, A. Z., & Amrulloh, A. (2024). Influence Tax Knowledge, Taxpayer Awareness, Quality Services and Sanctions Taxation to Taxpayer Compliance. Journal of Economic Business Innovation.

Heller, W. P., & Shell, K. (2016). On Optimal Taxation with Costl Administration. The American Economic Review Vol. 64, Iss: 2, 338-345.

Hidoyatovna, K. M., & Kizi, H. Z. (2024). Efficiency of fiscal policy. Deleted Journal .

Irwansyah, Yudiana, & Dali, R. M. (2023). The Effect Of Modernization Of The Tax Administration System And Taxpayer Awareness On Taxpayer Compliance. Jurnal HARMONI: Jurnal Akuntansi dan Keuangan.

Kalis, M. C. (2023). rgensi Perubahan Pengenaan PPh Final UMKM Untuk Masyarakat Di Wilayah Perbatasan Negara. Jurnal Ekuilnomi, Vol. 5, Iss: 1, 82-90.

Kartiko, D. A. (2015). ANALISIS PERENCANAAN PAJAK DAN TITIK IMPAS BAGI WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI KRITERIA UMKM BERDASARKAN PER NOMOR 17 TAHUN 2015 DAN PP NOMOR 46 TAHUN 2013. Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya.

Kristiaji, B. B., & Mukarromah, A. (2020). Meninjau Konsep dan Relevansi PPh Final di Indonesia. DDTC Working Paper 2220.

Liu, Y., Araral, E., & Wu, J. (2024). Policy responsiveness and its administrative organisation in China. National University of Singapore.

Nugroho, A. (2017). Analisis Determinan Inklusi Keuangan di Indonesia. Semarang: Universitas Diponegoro.

Paina, L., Young, R., Oladapo, O., Leandro, J., Chen, Z., & Igusa, T. (2024). Prospective policy analysis-a critical interpretive synthesis review. Health Policy and Planning.

Pishghadam, R., & Abaszadeh, S. (2024). Adequacy and Acceptability.

Reeve, E., Thow, A. M., Namohunu,, S., Bell, C., Lal, A., & Sacks, G. (2021). Action-oriented prospective policy analysis to inform the adoption of a fiscal policy to reduce diet-related disease in the Solomon Islands. Health Policy and Planning Vol. 36, Iss: 8,, 1257-1268.

Rosdiana, H., & Irianto, E. S. (2012). Pengantar Ilmu Perpajakan : Implementasi di Indonesia. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Urumsah, D., & Al Rasyid, R. H. (2023). Tax compliance cost: explore body of literature by use science mapping. Jurnal Informasi Perpajakan, Akuntansi dan Keuangan Publik.

Wijaya, I. (2021). The Role of Tax Education in Improving Tax Compliance Among Medical Professionals. International Journal of Public Administration and Policy Research, 8(3), 78-85. doi:10.1234/IJPAPR.v8i3.456

Zhang, Y. (2023). Prospective Study of the Educational Policy Process. Adult and higher education .

Downloads

Published

2024-06-29

How to Cite

Susilawati, N., Djuhriah, A. and Zahro, R. A. (2024) “URGENSI KEBIJAKAN PROSPEKTIF PAJAK PENGHASILAN FINAL BAGI DOKTER PRAKTIK MANDIRI: SEBUAH TINJAUAN DARI ASAS KEMUDAHAN ADMINISTRASI”, Sebatik, 28(1), pp. 279–289. doi: 10.46984/sebatik.v28i1.2387.

Issue

Section

Articles